Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Pada tanggal 28 September 2007, telah ditandatangani Nota Kesepahaman Bersama antara Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Pemprov Jabar tentang Kerjasama Implementasi Sistem Aplikasi Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) Nasional dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah.

Lingkup wilayah penerapan sistem aplikasi LPSE Nasional oleh Pusat LPSE Regional akan dilakukan secara bertahap dimulai dari pengadaan barang/jasa Pemprov dengan Kabupaten/Kota dalam struktur pemerintahan pihak Pemprov, serta pemerintah daerah lainnya sesuai dengan arahan pihak Bappenas. Pentahapan dilakukan berdasarkan pertimbangan kesiapan teknis Pusat LPSE Regional, ketersediaan peraturan pelaksanaan dan kebutuhan penyelenggaraan proses pengadaan secara elektronik oleh SKPD untuk meningkatkan percepatan, efektivitas dan efisiensi proses pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah.

Tampaknya, nota kesepahaman bersama ini untuk menjawab beberapa kasus yang menimpa Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Kebocoran yang mengakibatkan kerugian negara dari bidang ini tampaknya mengharuskan Pemerintah Pusat untuk mengembangkan sistem apllikasi layanan pengadaan secara elektroni nasional yang telah ada sejak tahun 2004, yang siap untuk dipergunakan oleh instansi Pemerintah Pusat dan Daerah.

Provinsi Jawa Barat merupakan 1 (satu) dari 5 (lima) provinsi yang mendapatkan pendanaan secara hibah dari Millennium Challenge Corporation (MCC)/USAID melalui Millennium Challenge Account Threshold Program.  Ruang lingkup dari nota kesepahaman bersama ini meliputi:

1. pendirian Pusat LPSE Regional di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;

2. operasionalisasi sistem aplikasi LPSE Nasional dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah daerah melalui Pusat LPSE Regional;

3. penyediaan sarana-sarana yang terkait dengan penerapan sistem aplikasi LPSE Nasional dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah daerah;

4. pelatihan sistem apllikasi LPSE Nasional dalam proses pengadaan barang/jasa bagi pengguna barang/jasa (Pemerintah) dan penyedia barang/jasa (badan usaha/dunia usaha);

5. sosialisasi dan diseminasi sistem aplikasi LPSE Nasional kepada masyarakat.

Diharapkan kebocoran negara dari proses pengadaan barang/jasa secara elektronik ini, mempercepat pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dimana seminim mungkin dilakuka pertemuan face to face antara pelaksana pengadaan barang/jasa dengan dunia usaha sebagai penyedia barang/jasa. Semoga!